Indonesia telah resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP), sebuah langkah yang dianggap sebagai strategi kebijakan luar negeri yang sejalan dengan mandat Konstitusi. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian di tingkat global.
Menurut Subhan Yusuf, seorang pengamat di bidang Hubungan Internasional, pendekatan BOP memiliki kesamaan dengan Marshall Plan yang diterapkan setelah Perang Dunia Kedua, yaitu fokus pada pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik. Dalam konteks ini, Indonesia dipandang memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut memberikan manfaat bagi Palestina.
“Peran utama Indonesia adalah untuk mengatasi isu-isu mendesak yang selama ini terabaikan, di tengah tantangan diplomasi yang terus terhambat dan sikap acuh para pemimpin kawasan yang terjebak dalam ketakutan,” ungkap Subhan, seorang alumni Universitas Civitas di Warsawa, Polandia, pada Rabu, 4 Maret 2026.
Namun, Subhan menekankan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BOP tidak berarti bahwa negara ini menjadi sekutu Amerika Serikat secara subordinatif. Sebaliknya, Indonesia berfungsi sebagai mitra strategis dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah.
“Dalam konteks hubungan internasional, partisipasi ini dapat dipahami sebagai upaya berbasis isu strategis yang relevan di dunia, bukan sekadar aliansi tanpa dasar yang jelas,” tambahnya.
Lebih jauh, BOP bukanlah sebuah pakta militer seperti NATO yang mengharuskan anggotanya untuk saling mendukung secara militer dalam menghadapi ancaman bersama. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat dihubungkan dengan tindakan militer negara lain yang juga menjadi anggota BOP, seperti serangan militer AS terhadap Iran.
“BOP bukanlah aliansi militer seperti NATO. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BOP tidak menempatkannya pada posisi bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, meskipun secara normatif ada potensi untuk melakukan komunikasi dan konsultasi,” jelas Subhan.
Dia menilai bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo terkait partisipasi dalam BOP ini berada pada jalur diplomasi yang benar. Di tengah kurangnya terobosan yang signifikan dari para pemimpin di Timur Tengah maupun negara-negara Islam dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan Palestina, langkah ini menjadi penting.
“Saya melihat Presiden Prabowo sejauh ini telah melangkah dalam koridor diplomasi internasional yang sah dan memberikan dampak positif bagi citra Indonesia, serta mencerminkan nilai-nilai kebangsaan di hadapan masyarakat global,” tambahnya lagi.
➡️ Baca Juga: Kasus Penculikan: Upaya Penegakan Hukum yang Diperlukan
➡️ Baca Juga: Dampak Gempa M 4,6 di Padang Panjang: Apa yang Perlu Diketahui?
