Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings telah melakukan revisi terhadap outlook peringkat utang Indonesia, mengubahnya dari stabil menjadi negatif. Meskipun demikian, peringkat utang Indonesia tetap berada pada level BBB, yang menunjukkan bahwa negara ini masih dianggap layak untuk investasi.
Perubahan outlook menjadi negatif menunjukkan adanya kekhawatiran yang semakin meningkat terkait ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah. Fitch menilai bahwa sentralisasi dalam pengambilan keputusan yang semakin menguat dapat berdampak pada prospek fiskal jangka menengah, serta mempengaruhi kepercayaan investor dan ketahanan eksternal Indonesia.
Dalam laporannya, Fitch Ratings menyatakan bahwa outlook terhadap Peringkat Default Penerbit Jangka Panjang dalam Mata Uang Asing untuk Indonesia telah direvisi menjadi negatif, sementara peringkat IDR tetap di level BBB. Perubahan ini diumumkan di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026.
Peringkat BBB yang dipertahankan oleh Fitch didukung oleh rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang relatif baik, serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih moderat. Selain itu, cadangan devisa yang memadai juga menjadi faktor pendukung.
Fitch mengidentifikasi beberapa indikator utama yang mendasari proyeksinya. Pertama, meningkatnya risiko ketidakpastian dalam kebijakan. Fitch memperkirakan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB. Namun, ambisi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 persen dan peningkatan belanja sosial dipandang dapat memicu pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang lebih besar.
Risiko tersebut juga tercermin dari rencana pemerintah untuk meninjau Undang-Undang Keuangan Negara pada prioritas legislasi tahun 2026. Jika kerangka fiskal, termasuk batas defisit, dilonggarkan, hal ini dapat secara signifikan melemahkan kredibilitas kebijakan dan meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan dari bank sentral.
Kedua, terdapat tekanan pada belanja dan penerimaan negara. Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada tahun 2026 akan berada di kisaran 2,9 persen dari PDB, sedikit lebih tinggi dari target pemerintah yang sebesar 2,7 persen dan setara dengan proyeksi untuk tahun 2025.
Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif, mengingat adanya perlambatan dalam pertumbuhan serta dampak terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak. Belanja sosial juga diperkirakan akan meningkat, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang diproyeksikan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB.
Dalam hal penerimaan, Fitch memprediksi bahwa rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB akan rata-rata hanya mencapai 13,3 persen pada tahun 2026-2027. Angka ini jauh di bawah median negara-negara yang memiliki peringkat BBB, yang berada di angka 25,5 persen. Penurunan penerimaan pada tahun 2025 diperkirakan akibat kinerja pajak yang tidak optimal, pembatalan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pengalihan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dana kekayaan negara baru, Danantara.
➡️ Baca Juga: BRI Tingkatkan Program Gentengisasi dengan Skema KUR Perumahan untuk Hunian Berkualitas
➡️ Baca Juga: Perkembangan Kasus Covid-19: Apa yang Terjadi di Indonesia?
