Jakarta – Iran telah memberikan izin bagi kapal-kapal tanker Malaysia untuk melintas di Selat Hormuz. Berita ini disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim setelah melakukan serangkaian diskusi tingkat tinggi dengan pihak-pihak terkait.
Anwar menuturkan bahwa keputusan ini merupakan langkah signifikan untuk meningkatkan keamanan pasokan energi Malaysia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ketidakpastian di panggung global masih tetap ada, sehingga penting untuk memiliki kebijakan yang berorientasi jangka panjang.
“Langkah ini diharapkan dapat mengurangi gangguan pada pasokan energi Malaysia,” jelas Anwar dalam pernyataannya yang disiarkan secara langsung, sebagaimana dilaporkan oleh New York Times pada Jumat, 27 Maret 2026.
Namun, informasi mengenai jumlah kapal Malaysia yang diizinkan untuk melintas masih belum dipastikan. Kementerian Luar Negeri Malaysia juga belum memberikan penjelasan resmi terkait rincian kesepakatan ini. Di sisi lain, pemerintah Iran juga belum mengumumkan perjanjian ini secara terbuka.
Sebelumnya, Iran menyatakan bahwa kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Israel atau Amerika Serikat akan diperbolehkan melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang merupakan rute bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia dalam keadaan normal.
Selat Hormuz dikenal sebagai titik krusial dalam rantai pasokan energi global. Gangguan sekecil apapun di wilayah ini umumnya langsung mempengaruhi harga minyak dunia serta stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor energi, termasuk negara-negara di Asia.
Meskipun Malaysia adalah negara penghasil minyak, negara ini tetap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Sekitar setengah dari pasokan energi Malaysia sangat bergantung pada jalur pelayaran di Selat Hormuz, sehingga setiap gangguan di kawasan tersebut dapat berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Di tengah kabar baik mengenai akses pelayaran, pemerintah Malaysia tetap mengambil langkah-langkah antisipatif. Anwar mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan penghematan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian yang masih ada akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Dia menambahkan bahwa pemerintah akan secara bertahap menerapkan kebijakan kerja dari rumah di sektor publik, serta mendorong sektor swasta untuk mengikuti langkah serupa.
Kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap kemungkinan krisis energi yang lebih luas. Pendekatan ini mengingatkan kita pada kebijakan yang diterapkan selama pandemi Covid-19, ketika kerja dari rumah menjadi norma yang banyak diadopsi.
➡️ Baca Juga: Trump Ungkap Serangan AS-Israel ke Iran dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Timur Tengah
➡️ Baca Juga: Krisis Air Bersih: Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah di Daerah Terpencil
