Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengajukan permohonan untuk tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Usulan ini ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan dalam kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
“Usulan tambahan anggaran ini merupakan langkah konkret kami untuk memastikan bahwa tidak ada ketimpangan yang signifikan antara madrasah dan sekolah umum,” ungkap Nasaruddin dalam pernyataannya pada hari Minggu, 5 April 2026.
Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa dana tambahan yang diusulkan akan dialokasikan untuk berbagai program strategis. Di antara program tersebut adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan yang memerlukan anggaran sebesar Rp13,7 triliun, serta Digitalisasi Pembelajaran dengan alokasi Rp10,9 triliun.
Selain itu, terdapat juga program Bantuan Buku Tulis Gratis yang membutuhkan anggaran Rp159 miliar, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang direncanakan sebesar Rp22,9 miliar.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang merata. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Semua harus diperlakukan setara, karena ini berkaitan dengan hak anak-anak bangsa untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Salah satu fokus utama dari usulan ini adalah perbaikan sarana dan prasarana (Sarpras) yang sangat mendesak. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan akan menyasar 7.131 lembaga pendidikan, yang terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Menag menekankan kondisi fisik bangunan madrasah yang saat ini masih membutuhkan perbaikan serius. Menurutnya, kualitas Sarpras mencerminkan komitmen negara terhadap pendidikan keagamaan.
Hal lain yang menjadi perhatian Menag adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, cakupan MBG di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10-12 persen, jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah umum yang diperkirakan akan segera mencapai 80 persen.
“Melihat kondisi ekonomi yang ada, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat memerlukan dukungan ini. Kami berharap cakupan program tersebut dapat ditingkatkan,” harap Menag.
Ia juga menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki ekosistem yang sangat siap untuk menjalankan program MBG.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini merupakan model yang sangat aman dan efektif,” ujarnya.
Menag berharap agar usulan anggaran ini dapat diterima dan disetujui, demi mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif.
➡️ Baca Juga: Menlu Iran Tegaskan Identitas Asli Kami Kini Terbongkar dengan Jelas
➡️ Baca Juga: Indonesia Mencatatkan Prestasi Mengesankan Sebagai Runner Up di Dua Turnamen Internasional
