Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang diungkapkan oleh Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, mengenai kemungkinan terjadinya kekacauan pada Juli-Agustus 2026.
Idrus berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai analisis biasa dalam konteks politik ataupun intelijen.
“Ketika sebuah pernyataan sudah meramalkan suatu kejadian spesifik, itu bukan sekadar prediksi. Itu menunjukkan adanya skenario atau target tertentu yang telah ditentukan,” ungkap Idrus dalam keterangannya pada Jumat, 10 April 2026.
Ia menekankan bahwa dalam situasi nasional yang memerlukan stabilitas, setiap tokoh publik seharusnya mengedepankan pandangan yang menenangkan, bukan justru memicu keresahan atau menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat.
“Di tengah kondisi bangsa saat ini, kita seharusnya berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dan menenangkan rakyat. Jangan sampai kita memprovokasi atau menciptakan suasana yang membuat masyarakat semakin panik dan marah,” tegasnya.
Idrus juga menekankan bahwa pernyataan yang secara jelas menyebutkan waktu dan potensi terjadinya “chaos” tidak bisa dianggap sebagai analisis yang netral, melainkan dapat membentuk ekspektasi kolektif di masyarakat.
Ia menambahkan bahwa dalam dinamika komunikasi publik, narasi yang disampaikan dengan kepastian tinggi dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.
“Bisa jadi ada kepentingan tertentu yang terganggu atau tidak terpenuhi, kemudian dijadikan alat untuk memberikan tekanan,” ujarnya.
Sementara itu, Jusuf Kalla mengungkapkan pandangannya dalam konteks kewaspadaan terhadap dinamika yang terjadi di bidang ekonomi dan politik global.
International Monetary Fund (IMF) dalam proyeksi terbarunya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 masih menghadapi risiko perlambatan, terutama akibat ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global.
World Bank juga mengingatkan bahwa negara-negara berkembang kini berhadapan dengan tekanan dari fluktuasi harga energi dan pangan yang tidak menentu.
Di dalam negeri, beberapa indikator ekonomi yang dirilis oleh pemerintah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi relatif terjaga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan masih berada dalam kisaran target yang ditetapkan pemerintah, meskipun terdapat tekanan pada beberapa komoditas pangan tertentu.
Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan program perlindungan sosial.
Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak di pasar global. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi.
➡️ Baca Juga: Jakarta Terima 1.700 Pendatang Baru Pasca Lebaran 2026, Didominasi Pria
➡️ Baca Juga: Kunjungan Duta Besar: Memperkuat Hubungan Diplomatik dengan Negara Sahabat