Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa pada Maret 2026, inflasi tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan, yang berarti terdapat peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,50 pada bulan Februari menjadi 110,95 di bulan Maret.
Dalam penjelasannya, Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, menyampaikan bahwa tingkat inflasi bulan Maret tahun 2026 ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang mencapai 1,65 persen. Selain itu, inflasi pada tahun kalender saat ini tercatat sebesar 0,94 persen.
“Kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi bulanan adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan angka inflasi mencapai 1,07 persen, yang berkontribusi sebesar 0,32 persen terhadap total inflasi,” ungkap Ateng dalam konferensi pers melalui telekonferensi, pada Rabu, 1 April 2026.
Ateng menjelaskan lebih lanjut bahwa komoditas yang menjadi pendorong utama inflasi dalam kategori ini antara lain adalah ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, serta daging sapi.
Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang justru memberikan andil deflasi pada Maret 2026. Di antaranya adalah tarif angkutan udara dan emas perhiasan, yang masing-masing berkontribusi sebesar 0,03 persen.
Ateng menambahkan bahwa jika dilihat dari komponen penyebab inflasi, bulan Maret 2026 didominasi oleh inflasi dari komponen bergejolak, dengan kontribusi sebesar 0,27 persen. Komoditas yang paling berpengaruh dalam kategori ini adalah daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.
Sementara itu, komponen inti turut memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,08 persen. Komoditas yang paling berpengaruh dalam kelompok ini adalah minyak goreng dan nasi dengan lauk.
Dari segi regulasi pemerintah, komponen yang diatur memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,06 persen. Di antara komoditas yang berkontribusi dalam kelompok ini adalah bensin, tarif angkutan antarkota, serta Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Dalam analisis berdasarkan wilayah, Ateng menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 34 provinsi yang mengalami inflasi, sedangkan 4 provinsi lainnya mencatatkan deflasi.
“Inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan, mencapai 2,57 persen, sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku dengan angka 0,75 persen,” jelas Ateng.
➡️ Baca Juga: Trump Nyatakan Kemandirian AS dalam Menguasai Selat Hormuz Tanpa Dukungan Sekutu
➡️ Baca Juga: 4 Aplikasi Pembersih Cache 2025 (di Bawah 3 MB) yang Benar-benar Bersih Tanpa Hapus Data Penting
