Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, memberikan dukungan terhadap inisiatif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang sedang mengkaji kebijakan work from anywhere (WFA). Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada efisiensi energi nasional, terutama di tengah dinamika geopolitik dan tekanan harga minyak global yang telah melampaui USD 100 per barel.
Menurut Alfons, kebijakan ini mencerminkan perhatian pemerintah tidak hanya pada penguatan pasokan energi, tetapi juga pada pengelolaan konsumsi energi yang lebih efisien dan terencana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mengoptimalkan setiap aspek pengelolaan energi.
“Kami memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM atas inisiatifnya dalam mengeksplorasi berbagai opsi efisiensi energi, termasuk wacana WFA, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian yang terjadi di global,” ungkap Alfons dalam rilis tertulis pada Selasa, 17 Maret 2026.
Dia menekankan bahwa pendekatan ini merupakan elemen penting dalam strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas energi nasional, terutama dalam menghadapi kemungkinan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat tekanan dari luar negeri.
“Langkah ini memiliki peran krusial sebagai mitigasi risiko dan mencerminkan bahwa pemerintah mulai memperkuat manajemen permintaan energi, tidak hanya sebatas pada sisi pasokan,” tambahnya.
Alfons juga mengharapkan agar kajian mengenai kebijakan ini dilaksanakan secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapannya dapat berlangsung dengan optimal, adaptif, dan tetap menjaga produktivitas nasional agar tidak terganggu.
Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa upaya efisiensi energi seperti ini bisa menjadi bagian dari transformasi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan, termasuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam hal konsumsi energi secara bertahap.
Sebagai wakil dari daerah pemilihan Papua Barat, Alfons menegaskan pentingnya setiap kebijakan nasional untuk tetap memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan. Ini sangat penting untuk daerah-daerah yang masih memerlukan penguatan akses dan infrastruktur energi.
“Kami berharap kebijakan efisiensi energi ini terus mempertimbangkan kondisi di daerah, agar semua wilayah, termasuk Papua Barat, mendapatkan perhatian yang layak dalam pembangunan sektor energi nasional,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Trump Ungkap Serangan AS-Israel ke Iran dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Timur Tengah
➡️ Baca Juga: Menteri Pendidikan Kunjungi Sekolah Pinggiran